PAMEKASAN – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) IV Pamekasan menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Statistik Sektoral dalam Mendukung Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Madura, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola data sektoral guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ir. Imam Fahamsyah, S.T., M.T., serta Ketua Tim Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, S.ST., S.E., M.Si., dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, instansi terkait dari wilayah Madura.
Plt. Kepala Bakorwil IV Pamekasan yang diwakili Plh. Kepala Bidang Pemerintahan, Dr. Assyari, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa penguatan statistik sektoral menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Madura.
Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Peningkatan IPM harus menjadi gerakan bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, BPS, Diskominfo, perangkat daerah teknis, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Imam Fahamsyah, menjelaskan bahwa statistik sektoral memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Menurutnya, kualitas data yang baik akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
Imam menyampaikan bahwa implementasi Satu Data Indonesia di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah data sektoral yang terintegrasi dan semakin kuatnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data pembangunan yang berkualitas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat tata kelola data melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan sistem data terpadu.
“Data yang akurat, mutakhir, konsisten, dan mudah diakses menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Semakin baik kualitas data yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin tepat pula intervensi pembangunan yang dapat dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan data terpadu, termasuk melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai program pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam upaya peningkatan IPM.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada capaian angka IPM sebagai hasil akhir, tetapi harus memperhatikan indikator-indikator sektoral yang menjadi faktor pembentuknya.
Nanang menjelaskan bahwa IPM merupakan indikator yang bersifat lagging indicator atau indikator hasil, sehingga peningkatan nilainya harus diawali dengan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi lebih awal berbagai potensi permasalahan pada indikator pembangunan.
“Pendekatan pembangunan harus lebih proaktif. Ketika indikator sektoral menunjukkan gejala penurunan, pemerintah harus segera melakukan intervensi sebelum berdampak terhadap capaian IPM,” ungkapnya.
Menurutnya, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis statistik sektoral menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan pemerintah daerah.
Sistem tersebut memungkinkan pemantauan indikator pembangunan secara berkala sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Melalui rakor tersebut peserta juga didorong untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, meningkatkan kualitas statistik sektoral, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung pembangunan berbasis data.
