PAMEKASAN – Pulau Madura selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung ternak terbesar di Jawa Timur. Namun, potensi luar biasa ini dinilai belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi para peternak jika hanya mengandalkan penjualan ternak hidup. Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil IV Pamekasan mengambil langkah strategis dengan menggelar "Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan di Madura Tahun 2026" pada Rabu (28/7/2026).
Bertempat di Ruang Co-Working Space EJSC Bakorwil IV Pamekasan, rapat ini menjadi wadah sinergi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Koperasi dan UMKM se-Madura.
Mewakili Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Sekretaris Bakorwil, Bpk. Muhyi, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya transisi menuju inovasi produk. “Madura memiliki potensi peternakan yang besar, namun tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan produksi, melainkan bagaimana menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pemasaran,” ujarnya. Langkah kolaboratif ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan memperkuat perekonomian daerah secara signifikan.
Paradigma Baru: Dari Sekadar Populasi ke Nilai Tambah Ekonomi
Sejalan dengan visi tersebut, Andy Robertz Yap, S.Pt., Penelaah Teknis Kebijakan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, memaparkan bahwa pengembangan komoditas seperti sapi potong, kambing, domba, dan ayam harus diarahkan untuk memperkuat sektor hulu hingga hilir. "Nilai tambah dapat ditingkatkan melalui pengolahan hasil peternakan menjadi daging olahan, susu, telur, serta produk turunan lainnya," jelas Andy. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan aspek pengemasan, keamanan pangan, standar mutu, serta digitalisasi pemasaran guna mendongkrak daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor.
Dari kacamata akademisi, Sekretaris LPPM Universitas Trunojoyo Madura (UTM), M. Latif, S.Kom., MT., mengajak seluruh pihak untuk mengubah paradigma pembangunan peternakan. “Keberhasilan pembangunan sektor peternakan diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, bukan hanya dari jumlah populasi ternak,” tegasnya. Pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif sebagai regulator, fasilitator, hingga investor enabler guna menciptakan ekosistem hilirisasi yang kondusif. UTM sendiri mendorong program prioritas seperti pengembangan sentra hilirisasi sapi, telur asin premium, diversifikasi olahan ayam, hingga pengolahan limbah kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk inovasi yang saat ini juga telah dikerjasamakan dengan Pemkab Pamekasan.
Pekerjaan Rumah ke Depan: RPH Modern dan Klaster Pengolahan
Dalam sesi diskusi, terungkap realita yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Saat ini, tercatat hampir 10.000 ekor sapi keluar dari Madura dalam kondisi hidup. Hal ini mengindikasikan hilangnya potensi nilai tambah yang besar sebelum komoditas tersebut dikelola di daerah asal.
Dinas Koperasi Pamekasan menyampaikan bahwa kendala utama saat ini adalah belum adanya Rumah Potong Hewan (RPH) modern dan Rumah Potong Unggas (RPU) di wilayah Madura. Sebagai tindak lanjut strategis, forum sepakat untuk merumuskan pembentukan industri pengolahan sapi dan klaster-klaster pengolahan produk peternakan sesuai potensi unggulan masing-masing daerah. Rencana besar ini diharapkan dapat segera diwujudkan dengan merangkul lebih banyak stakeholder, termasuk Bappeda dan DPMD pada pertemuan mendatang.
Rapat koordinasi yang diwarnai dengan komitmen tinggi ini ditutup secara resmi oleh Kepala Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II Bakorwil IV Pamekasan. Melalui sinergi lintas sektor ini, komoditas peternakan Madura bersiap untuk tidak lagi sekadar menjadi "barang mentah", melainkan bertransformasi menjadi produk olahan bernilai tinggi yang berdaya saing tangguh.
